Pelantikan & Raker HmI Komisariat Hukum UNPATTI & LKBHMI HMI Cabang Ambon Periode 1429 - 1430 H / 2008 – 2009 M

Ambon (29/12/08) Sudah menjadi sebuah rutinitas menggelar Pelantikan dan Rapat Kerja (RAKER) di setiap permulaan kepengurusan sebuah organisasi, begitu pula dengan HmI Komisariat Hukum UNPATTI dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon. Pada tanggal 28 Desember kemarin merupakan agenda penting bagi organisasi ini yakni pelaksanaan Pelantikan & Rapat Kerja Pengurus Komisariat serta Lembaga Pengembangan Profesi, HMI Kom. Hukum Unpatti dinakhodai Ahmad Lohy sebagai Ketua Umum dan Mega Rizky sebagai Sekumnya, sedangkan untuk LKBHMI sendiri dinakhodai Supriadi sebagai Direktur Umum dan Hafiz Nanuayo sebagai Wakil Direktur-nya.

Ambivalennya penegakan hukum di Negeri ini terhadap amanah Undang-undang Dasar 45 untuk menegakan hukum dan berlaku sama terhadap masyarakat menjadi fenomena yang menyedihkan. Realitas ini menggelitik kader HMI yang berkonsentrasi pada disiplin ilmu hukum di kampus-kampus. Kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di negeri ini bagi kader HMI mendorong kepekaan mereka untuk membentuk lembaga secara secara professional. Keinginan ini sebenarnya telah lama diwujudkan di berbagai HMI Cabang dalam bentuk lembaga kekaryaan, namun dalam perjalanannya belum maksimal karena tidak adanya pedoman pokok yang mengatur secara keseluruhan. Endingnya kemudian setiap cabang ada perbedaan nama Lembaga Hukum ini, prosesnya kemudian lembaga-lembaga hukum di cabang-cabang berjalan sendiri. Tidak terkecuali di Ambon, karena semakin banyaknya lembaga-lembaga hukum yang hadir di HMI Cabang khususnya keinginan yang kuat juga bagi kader-kader yang mempunyai back-ground pendidikannya di Hukum, maka atas inisiatif bidang KPP HMI Cab Ambon beberapa waktu yang lalu telah mengutus 1 Org Staff Pengurus LKBHMI untuk mengikuti RAKORNAS LKBHMI Bakornas LKBHMI PB HMI di Jakarta beberapa waktu lalu, guna memfollow-up pembentukan Lembaga Pengembanga Profesi LKBHMI di HMI Cabang Ambon sendiri.
Besar harapan lembaga ini memberikan solusi positif dalam hal penegakan hukum di Indonesia dan dituntut untuk bertindak professional dalam merespon kasus-kasus hokum khususnya didaerah ini. Harapan baru ini sepenuhnya terletak di pundak Supriadi, kader HMI Kom. Hukum Unpatti sendiri. Dengan melihat karakter serta latar belakangnya, Direktur Umum LKBHMI HMI Cab Ambon yang pertama ini sangat cocok karena dikenal pribadi yang kritis dan demonstran ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Setelah terbentuk secara defenitif, LKBHMI ini menargetkan kerja-kerjanya seperti yang tertuang dalam program kerja lembaga ini yang bila dianilisis sangat berpihak pada masyarakat kecil yang selalu menjadi korban ketidak adilan hukum di negeri ini.

Hal yang cukup lumrah terlihat pada beberapa kegiatan HmI, anggota maupun pengurus yang berpartisipasi kurang maksimal secara kuantitas. Hal ini pun terlihat pada rapat kerja yang dilaksanakan kemarin pada Aula MAN 1 Ambon - Wara. Hanya segelintir orang-orang gila saja yang masih mau datang serta bersama-sama berpikir untuk merumuskan rancangan kegiatan demi perbaikan organisasi yang tentunya semata-mata demi memperjuangkan nilai-nilai Islam secara universal, tutur Ahmad Ilham Sipahutar – Ketua Umum HMI Cab Ambon dalam acara tersebut.

Tetapi, senada dengan diatas, Ketua Umum demisioner HMI Kom. Hukum Unpatti, Azis Rumain mengatakan : masalah kuantitas memang tidak menjadi penghalang aktualisasi diri tiap-tiap kader yang datang. Terbukti dengan tuntasnya beberapa agenda penting dalam kegiatan raker ini. Walaupun masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ini, setidaknya langkah awal Pengurus ke depannya dapat tercermin dari kegiatan pembuka ini.

Apapun yang terjadi, usaha maksimal telah dilakukan. Yang tersisa adalah pelajaran berharga atas kelebihan serta kekurangan yang ada di awal kepengurusan ini, yang setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk lebih pantisipatif lagi menghadapi roda organisasi selama satu tahun ke depan.



Selengkapnya..

PENOLAKAN PEMBANGUNAN PAGAR DI RUKO MARDIKA - TERMINAL AMBON

(Ambon, 16/12/08) Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, AHMAD ILHAM SIPAHUTAR bersama F. Carter Hukubun, Fungsionaris DPM Unpatti meminta Walikota Ambon untuk peduli, juga DPRD Kota agar dapat serius terhadap keluhan dan tuntutan akan nasib para warga kota yang menempati Ruko Mardika atas kebijakan PEMKOT melakukan Pemagaran didepan Ruko – Ruko mereka yang belum direspon sesuai dengan tuntutan mereka hingga saat ini. Hal ini bukan tidak beralasan, karena kebijakan melakukan pembangunan pagar didepan Ruko mereka, yang berfungsi sebagai Rumah tempat tinggal sehari-hari juga sebagai tempat usaha perlu dimintai pertanggungjawabannya oleh Public karena hal tersebut tidak manusiawi sekali. Seandainya saja, dirumah Bapak Walikota dipasang hal yang sama bagaimana ? Apakah menerima hal itu ? Ada kepercayaan secara agamis, adat-istiadat maupun mitos fengshui bahwa didepan Pintu rumah itu tidak boleh ada penghalang/terhalang, biarkanlah terbuka agar sinar matahari pagi bersama malaikat keberuntungan/ rezeki dapat lancar, dan bagi para pedagang akan mendapatkan keuntungan yang baik pula. Ada indikasi kebijakan ini hanya untuk mematikan Pusat Perekonomian di Ruko Mardika. Bayangkan Pagar setinggi 2 meter-an yang dibangun hanya berjarak ± 1 meter dari Pintu Depan Ruko, jika kedepan terjadi kebakaran, gempa atau bahkan konflik bagaimana nasib penghuni Ruko atau orang-orang sekitar yang melewati Pagar sempit tersebut, bisa jadi semua akan berebut ke Pintu keluar dan mengakibatkan korban jiwa yang besar. Belum lagi jalur keluar masuk barang dagangan mereka ke Ruko dan interaksi diantara Pembeli yang sangat tidak efektif, bahkan hasil investigasi kami sejak kebijakan ini dikeluarkan rata-rata 70 – 80 % mereka menderita kerugian dari total 153 pemilik Ruko ini, bahkan ada yang hampir bangkrut. Pemerintah Kota Ambon haruslah mengevaluasi kebijakan ini, karena manfaat-nya harus bagi semua pihak lapisan masyarakat, bukan hanya mempertimbangkan berdasarkan kemauan sepihak, apalagi tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan objek atau masyarakat yang menempati Ruko tersebut sebagai impact atas kebijakan sepihak ini. Pagar yang dibangun dengan tingkat kepadatan bangunan disekitar terminal saat ini bahkan secara arsitektur fisik maupun estetika bangunan Pagar juga sangat tidak enak dipandang mata, apalagi jauh dari peraturan dan standar-standar mengenai keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas..
Jika kebijakan ini terus dipaksakan, masyarakat dapat saja melakukan perlawanan dengan melakukan gugatan class action terhadap kebijakan sepihak melakukan pembangunan pagar ini, karena tidak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanan Bangunan Gedung. Bagian penting dalam UUBG adalah pada Bab IV yang mengatur mengenai persyaratan bangunan. Terdapat 2 (dua) hal utama pada persyaratan bangunan yakni persyaratan administrasi (perizinan, status lahan, kepemilikan bangunan) dan persyaratan teknis (persyaratan intensitas bangunan dan persyaratan kehandalan). Sedang pada persyaratan kehandalan dicakup persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan persyaratan aksesibilitas dari bangunan tersebut. Bahkan para pemilik Ruko bisa saja langsung melakukan pembongkaran jika lokasi berdirinya Pagar telah memasuki hak milik yang berkekuatan hukum atas Ruko mereka, karena tidak ada pembicaraan terlebih dahulu ataupun ganti rugi sebelumnya.
Walikota Ambon juga perlu memperhatikan menyangkut masalah keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana umum lainnya, menurut hierarkinya sbb :
1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG)
2. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG
3. Kepmen PU No. 10/KPTS/2002 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
4. Kepmen PU No. 11/KPTS/2002 tentang Ketentuan Teknis tentang Manajemen penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
5. SNI tentang Proteksi Kebakaran (32 judul), diperlihatkan pada Tabel-1
Juga Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Umum Pengamanan Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan dan Kepmen No. 11/KPTS/2000 mengenai Manajemen Pengamanan Kebakaran di Perkotaan maka sistem proteksi kebakaran (khususnya) pada bangunan memiliki prinsip, diantaranya : Elemen - elemen sistem proteksi kebakaran mencakup sistem proteksi aktif, pasif dan penerapan manajemen keselamatan terhadap kebakaran (FSM).

Untuk itu, HMI bersama DPMU akan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap kasus ini dan berbagai kebijakan public lainnya, termasuk gagasan ambisius pembangunan Kota Ambon juga harus tetap mempertimbangkan berbagai kepentingan sebagai aspirasi masyarakat. Terkadang persepsi dan harapan masyarakat berbeda dengan Pengambil Kebijakan didaerah ini, hal ini biasa dalam kehidupan berdemokrasi.





Selengkapnya..

LK – 1 (Basic Training) HMIKom. Tarbiyah IAIN – Pers. STIA Alazka Ambon sekaligus Pelantikan & RAKER LDMI HMI Cab Ambon Periode '08-'09

Ambon (05/11/08) Belakangan ini dapat kita saksikan beberapa fenomena yang terjadi di Unpatti tentang apresiasi masyarakat terhadap pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Apresiasi tersebut di diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu komunikasi, diskusi, dan juga demonstrasi. Ada beberapa elemen yang dapat kita lihat secara langsung terlibat dalam aktifitas tersebut, seperti kelompok masyarakat, LSM, Mahasiswa dan beberapa OKP lainnya yang ada pada 2 dekade Pemerintahan di Kota Ambon. Aktifitas pergerakan sudah mulai diwarnai oleh keberadaan Mahasiswa. Kondisi tersebut didukung oleh semakin bertambahnya jumlah Universitas di Kota Ambon dari waktu ke waktu seiring semakin kondusifnya daerah seribu Pulau ini. Pergerakan yang di munculkan oleh Mahasiswa itu sendiri dalam menyikapi fenomena yang ada, masih sifatnya sederhana dengan tetap mengedepankan konsep keadilan, kejujuran dan kesejahteraan. Manifestasi tersebut memang sebuah bentuk pencerahan dari ilmu yang didapat dari bangku kuliah, tetapi masih perlu warna pergerakan dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Warna tersebut bisa di dapat dengan ikut aktif dalam organisasi ekstra-kampus. Salah satu organisasi eksternal Universitas yang ada di Kota Ambon yaitu HMI, yang sedang melaksanakan Latihan Kader I ( Basic Training ) dari tanggal 03 November – 07 November 2008 bertempat di GOR Lt. 2 IAIN Ambon dengan tema ” Mendiagnosa Profil Kader HMI Yang Ideal Dalam Menjawab Dinamika Kampus ”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari dengan memberikan pendalaman materi berkenaan dengan Ilmu keislaman, keorganisasian, kepemimpinan dan pengetahuan tentang dinamika kehidupan Mahasiswa yang secara khusus kali ini.
Kegiatan yang direncanakan ini melibatkan Mahasiswa Muslim yang ada di Fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah dan Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Ambon, juga di ikuti oleh Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Alazka Ambon. Dalam kegiatan tersebut yang bertindak langsung sebagai trainer adalah Pengurus HMI Cab Ambon yang juga ada yang tergabung dalam Korps Alumni HMI (KAHMI). Beberapa materi yang disampaikan banyak di padukan dengan berbagai pengalaman, latar belakang serta pekerjaan yang digeluti oleh para alumni HMI sekarang. Ada yang memfokuskan materinya dengan menyentuh ranah keislaman, Abd. Rahman Difinubun, S.Ag, M.Hi, Kanda Syafin Soulissa, Mo Rahayamtel, Irwan Kelutur, S.Pd, Fathani Sohilauw, S.Pi, M.Si, Khalik Latuconsina, M.Si, Drs. H. Imam Saloko, MM, Husein Rumain, M. Z. Nuhuyanan cenderung ke akademis seperti Dekan Fak. Tarbiyah IAIN Ambon juga, sedangkan materi Jilbab dan tantangan zaman oleh Yunda Ros Salam, S.Ag dan lain - lain.
Pelatihan tersebut intinya untuk mengembangkan pemikiran Mahasiswa untuk berani bertindak dalam segala hal dengan berpatokan kepada nilai-nilai ke-Islaman, dan cepat respon terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Latihan kader yang dilaksanakan oleh sebuah Organisasi Intra kampus yang paling tua di Indonesia tersebut melibatkan beberapa Mahasiswa yang merupakan refresentasi Mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Ambon. Cukup respon terhadap fenomena yang terjadi di Maluku, sehingga setiap sesi yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut dapat menghidupkan suasana yang komunikatif. Dari LK-1 tersebut, nantinya diharapkan bisa memberikan peningkatan baik dari segi keilmuan, maupun kepribadian peserta dalam berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Di temui di sela-sela kegiatan, Ketua Panitia pelaksana kegiatan Siti Robiah dan Gugat Kelilauw, Ketua Umum HMI Kom. Tarbiyah IAIN Ambon, memaparkan bahwa, memang kegiatan tersebut dilaksanakan hanya dengan bermodal kemauan. Kegiatan yang sebelumnya menghadirkan pemikiran pesimis terhadap banyaknya jumlah peserta, ternyata cukup mengundang antusiasme para peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan semata-mata karena ingin membangun proses pengkaderan yang sempurna sehingga nanti mampu melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan bangsa dan Negara. Memang aktifitas Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon belum dapat memberikan peran yang maksimal terhadap pembangunan di Maluku untuk saat ini. Melalui Latihan Kader I HMI Kom. Tarbiyah IAIN – Pers. STIA Alazka ini, nanti di harapkan lahirnya kader-kader militan dan eksis dalam menjalan roda organisasi sesuai dengan cita-cita Organisasi yang sebenarnya ungkap Upang Djalal, Bidang PTKP HMI Cabang Ambon, yang juga Master Of Training (MOT) selepas acara penutupan kegiatan tersebut kemarin. Kegiatan ini sendiri dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum HMI Cabang Ambon.
Sementara itu, menurut Kanda Ahmad Ilham Sipahutar, Ketua Umum HMI Cabang Ambon, yang didampingi Direktur Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI), Hamin Namkatu pada sambutan Pelantikan LDMI yaitu : Dakwah islam senantiasa mengalami pasang naik dan pasang turun, dipengaruhi oleh baik faktor – faktor intern maupun faktor – faktor eksternal dakwah zaman khulafaur Rasyidien pada Daulah Islamiah Baghdad (Abasiah), Amawiyah Kordoba, menjadi puing sejarah, harusnya dikaji dalam waktu yang lebih intens. LDMI harus dikembangkan terus, merupakan lembaga pencerdasan, membangun nuansa keislaman, wacana etis dan moral sebagai garda dakwah ummat yang dimotori oleh mahasiswa akan lebih progresif kedepannya, khususnya peran aktif LDMI membangun jejaring network organisasi sejenis guna perbaikan moral dan akhlak anak2 negeri ini.


Selengkapnya..

Latar Belakang Sejarah Berdirinya HMI

Kalau ditinjau secara umum ada 4 (empat) permasalahan yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya HMI.
Situasi Dunia Internasional.

Berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran ummat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran ummat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika ummat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapi kita.


Akibat dari keterbelakangan ummat Islam , maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur’an dan Hadist Rassullulah SAW.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pem-baharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-193 8) dan lain-lain.

Situasi NKRI

Tahun 1596 Cornrlis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imprealisme Barat selama ± 350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal :
• Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya.
• Missi dan Zending agama Kristiani.
• Peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme.
Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya.
Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia
Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Pertama : Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Keempat : Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.
Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan

Ada dua faktor yang sangat dominan yang mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Pertama: sisitem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang “mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia”. Kedua : adanya Perserikatan MAHASISWA Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi ini dibawah pengaruh Komunis. Bergabungnya dua faham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahsiswaan, menyebabkan timbulnya “Krisis Keseimbangan” yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk ditingkat I yang ketika itu genap berusia 25 tahun. Tentang sosok Lafran Pane, dapat diceritakan secara garis besarnya antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah anak seorang Sutan Pangurabaan Pane –tokoh pergerakan nasional “serba komplit” dari Sipirok, Tapanuli Selatan-. Lafaran Pane adalah sosok yang tidak mengenal lelah dalam proses pencarian jati dirinya, dan secara kritis mencari kebenaran sejati. Lafran Pane kecil, remaja dan menjelang dewasa yang nakal, pemberontak, dan “bukan anak sekolah yang rajin” adalah identitas fundamental Lafran sebagai ciri paling menonjol dari Independensinya. Sebagai figur pencarai sejati, independensi Lafran terasah, terbentuk, dan sekaligus teruji, di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak Ia lalui dengan “Normal” dan “lurus” itu (-Walau Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-muslim terpelajar pernah juga menganyam pendidikan di Pesantren Ibtidaiyah, Wusta dan sekolah Muhammadiyah-) ; pada hidup berpetualang di sepanjang jalanan kota Medan, terutama di kawasan Jalan Kesawan; pada kehidupan dengan tidur tidak menentu; pada kaki-kaki lima dan emper pertokoan; juga pada kehidupan yang Ia jalani dengan menjual karcis bioskop, menjual es lilin, dll.
Dari perjalanan hidup Lafran dapat diketahui bahwa struktur fundamental independensi diri Lafran terletak pada kesediaan dan keteguhan Dia untuk terus secara kritis mencari kebenaran sejati dengan tanpa lelah, dimana saja, kepada saja, dan kapan saja.
Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: “Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sitem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat”

Namun demikian, secara keseluruhan Latar Belakang Munculnya Pemikiran dan Berdirinya HMI dapat dipaparkan secara garis besar karena faktor, sebagai berikut :
1. Penjajahan Belanda atas Indonesia dan Tuntutan Perang Kemerdekaan
 Aspek Politik : Indonesia menjadi objek jajahan Belanda
 Aspek Pemerintahan : Indonesia berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda
 Aspek Hukum : Hukum berlaku diskriminatif
 Aspek pendidikan : Proses pendidikan sangat dikendalikan oleh Belanda.
- Ordonansi guru
- Ordonansi sekolah liar
 Aspek ekonomi : Bangsa Indonesia berada dalam kondisi ekonomi lemah
 Aspek kebudayaan : masuk dan berkembangnya kebudayaan yang bertentangan dengan kepribadian Bangsa Indonesia
 Aspek Hubungan keagamaan : Masuk dan berkembagnya Agama Kristen di Indonesia, dan Umat Islam mengalami kemunduran
2. Adanya Kesenjangan dan kejumudan umat dalam pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran islam
3. Kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan Keagamaan
4. Munculnya polarisasi politik
5. Berkembangnya fajam dan Ajaran komunis
6. Kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis
7. Kemajemukan Bangsa Indonesia
8. tuntutan Modernisasi dan tantangan masa depan

Peristiwa Bersejarah 5 Februari 1947
Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan yang berakhir dengan kegagalan. Lafran Pane mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan secara mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir. Ketika itu hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947, disalah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), masuklah mahasiswa Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat antara lain mengatakan “Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan”
Lafran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lannya, tanpa campur tangan pihak luar.
Pada awal pembentukkannya HMI bertujuan diantaranya antara lain:
1. Mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.
Sementara tokoh-tokoh pemula / pendiri HMI antara lain :
1. Lafran Pane (Yogya),
2. Karnoto Zarkasyi (Ambarawa),
3. Dahlan Husein (Palembang),
4. Siti Zainah (istri Dahlan Husein-Palembang)
5. Maisaroh Hilal (Cucu KH.A.Dahlan-Singapura),
6. Soewali (Jember),
7. Yusdi Ghozali (Juga pendiri PII-Semarang),
8. Mansyur,
9. M. Anwar (Malang),
10. Hasan Basri (Surakarta),
11. Marwan (Bengkulu),
12. Zulkarnaen (Bengkulu),
13. Tayeb Razak (Jakarta),
14. Toha Mashudi (Malang),
15. Bidron Hadi (Yogyakarta).
Faktor Pendukung Berdirinya HMI
1. Posisi dan arti kota Yogyakarta
a. Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI dan Kota Perjuangan
b. Pusat Gerakan Islam
c. Kota Universitas/ Kota Pelajar
d. Pusat Kebudayaan
e. Terletak di Central of Java
2. Kebutuhan Penghayatan dan Keagamaan Mahasiswa
3. Adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia
4. Adanya STI (Sekolah Tinggi Islam), BPT (Balai Perguruan Tinggi)
5. Gajah Mada, STT (Sekolah Tinggi Teknik).
6. Adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir
7. Ummat Islam Indonesia mayoritas

Faktor Penghambat Berdirinya HMI
Munculnya reaksi-reaksi dari :
1. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY)
2. Gerakan Pemuda Islam (GPII)
3. Pelajar Islam Indonesia (PII)

FASE-FASE PERKEMBANGAN SEJARAH HMI

1. Fase Konsolidasi Spiritual (1946-1947)
Sudah diterangkan diatas
2. Fase Pengokohan (5 Februari 1947 - 30 November 1947)
Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, reaksi-reaksi terhadap kelahiran HMI barulah berakhir. Masa sembilan bulan itu dipergunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan yang datang silih berganti, yang kesemuanya itu semakin mengokohkan eksistensi HMI sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh.

3. Fase Perjuangan Bersenjata (1947 - 1949)
Seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun kegelanggang pertempuran melawan agresi yang dilakukan oleh Belanda, membantu Pemerintah, baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing, sebagai staff, penerangan, penghubung. Untuk menghadapi pemberontakkan PKI di Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI/ Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono dan wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu Pemerintah menumpas pemberontakkan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap HMI tertanam. Dendam disertai benci itu nampak sangat menonjol pada tahun \’64-\’65, disaat-saat menjelang meletusnya G30S/PKI.

4. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan HMI (1950-1963)
Selama para kader HMI banyak yang terjun ke gelanggang pertempuran melawan pihak-pihak agresor, selama itu pula pembinaan organisasi terabaikan. Namun hal itu dilakukan secara sadar, karena itu semua untuk merealisir tujuan dari HMI sendiri, serta dwi tugasnya yakni tugas Agama dan tugas Bangsa. Maka dengan adanya penyerahan kedaulatan Rakyat tanggal 27 Desember 1949, mahasiswa yang berniat untuk melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 dilaksankanlah tugas-tugas konsolidasi internal organisasi. Disadari bahwa konsolidasi organisasi adalah masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.

5. Fase Tantangan (1964 - 1965)
Dendam sejarah PKI kepada HMI merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi HMI. Setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, PKI menganggap HMI adalah kekuatan ketiga ummat Islam. Begitu bersemangatnya PKI dan simpatisannya dalam membubarkan HMI, terlihat dalam segala aksi-aksinya, Mulai dari hasutan, fitnah, propaganda hingga aksi-aksi riil berupa penculikan, dsb.

Usaha-usaha yang gigih dari kaum komunis dalam membubarkan HMI ternyata tidak menjadi kenyataan, dan sejarahpun telah membeberkan dengan jelas siapa yang kontra revolusi, PKI dengan puncak aksi pada tanggal 30 September 1965 telah membuatnya sebagai salah satu organisasi terlarang.

6. Fase Kebangkitan HMI sebagai Pelopor Orde Baru (1966 - 196 8)
HMI sebagai sumber insani bangsa turut mempelopori tegaknya Orde Baru untuk menghapuskan orde lama yang sarat dengan ketotaliterannya. Usaha-usaha itu tampak antara lain HMI melalui Wakil Ketua PB Mari\’ie Muhammad memprakasai Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) 25 Oktober 1965 yang bertugas antara lain : 1) Mengamankan Pancasila. 2) Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI sampai ke akar-akarnya. Masa aksi KAMI yang pertama berupa Rapat Umum dilaksanakan tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, dimana barisan HMI menunjukan superioitasnya dengan massanya yang terbesar. Puncak aksi KAMI terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 yang mengumandangkan tuntutan rakyat dalam bentuk Tritura yang terkenal itu. Tuntutan tersebut ternyata mendapat perlakuan yang represif dari aparat keamanan sehingga tidak sedikit dari pihak mahasiswa menjadi korban. Diantaranya antara lain : Arif rahman Hakim, Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar, Margono yang gugur di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar, kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan ampera yang berjuang tanpa pamrih dan semata-mata demi kemaslahatan ummat serta keselamatan bangsa serta negara. Akhirnya puncak tututan tersebut berbuah hasil yang diharap-harapkan dengan keluarnya Supersemar sebagai tonggak sejarah berdirinya Orde Baru.

7. Fase Pembangunan (1969 - 1970)
Setelah Orde Baru mantap, Pancasila dilaksanakan secara murni serta konsekuen (meski hal ini perlu kajian lagi secara mendalam), maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). HMI pun sesuai dengan 5 aspek pemikirannya turut pula memberikan sumbangan serta partisipasinya dalam era awal pembagunan. Bentuk-bentuk partisipasi HMI baik anggotanya maupun yang telah menjadi alumni meliputi diantaranya :
1) Partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan,
2) Partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran
3) Partisipasi dalam bentuk pelaksana langsung dari pembangunan.

8. Fase Pergolakan dan Pembaharuan Pemikiran (1970 - 1998 )
Suatu ciri khas yang dibina oleh HMI, diantaranya adalah kebebasan berpikir dikalangan anggotanya, karena pada hakikatnya timbulnya pembaharuan karena adanya pemikiran yang bersifat dinamis dari masing-masing individu.
Disebutkan bahwa fase pergolakan pemikiran ini muncul pada tahun 1970, tetapi geja-gejalanya telah nampak pada tahun 1968. Namun klimaksnya memang terjadi pada tahun 1970 dimana secara relatif masalah-masalah intern organisasi yang rutin telah terselesaikan. Sementara dilain sisi persoalan ekstern muncul menghadang dengan segudang problema.
Pada tahun 1970 Nurcholis Madjid menyampaikan ide pembaharuan dengan topic keharusan pembaharuan didalam pemikiran Islam dan masalah integritas umat. Sebagai konsekuensinya di HMI timbul pergolakan pemikiran dalam berbagai substansi permasalahan yang. Perbedaan pendapat dan penafsiran menjadi dinamika di dalam menginterpretasikan dinamika persoalan kebangsaan dan keumatan. Hal ini misalnya dalam dialektika dan perbincangan seputar Negara dan Islam, konsep Negara Islam, persoalan Islam Kaffah sampai pada penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila sebagai bentuk ijtihad organisasi didalam mempertahankan cita-cita jangka panjang keummatan dan kebangsaan.
9. Fase Reformasi
Secara histories sejak tahun 1995 HMI mulai melaksanakan gerakan reformasi dengan menyampaikan pandangan, gagasan dan kritik terhadap pemerintahan. Sesuai dengan kebijakan PB HMI bahwa HMI tidak akan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dan konfrontatif. Gerakan koreksi pemerintahanpertama disampaikan pada jaman konggres XX HMI di Istana Negara tanggal 21 Januari 1995. kemudian peringatan MILAD HMI Ke 50 Saudara Ketua Umum Taufiq Hidayat menegaskan dan menjawab kritik-kritik yang menyebutkan bahwa HMI terlalu dekat dengan kekuasaan. Bagi HMI kekuasaan bukanlah wilayah yang haram. Tetapi adalah wilayah pencermatan dan kekritisan terhadap pemerintahan. Kemudian dalam penyampaian Anas Urbaningrun pada MILAD HMI ke 51 di Graha Insan Cita Depok tanggal 22 Pebruari 1998 dengan judul “Urgensi Reformasi bagi Pembangunan Bangsa Yang Bermartabat”.

MASA DEPAN HMI TANTANGAN DAN PELUANG
Kritik terhadap HMI datang dari dalam dan dari luar HMI. Kritik ini sangat positif karena dengan demikian HMI akam mengetahui kekurangan dan kelebihan organisasi. Sehingga kedepan kita mampu memperbaiki dan menentukan sikap dan kebijakan yang sesuai dengan keadaan jaman.
Dari masa kemasa, beberapa persoalan yang dihadapkan pada HMI tentang kritik independensi HMI, kedekatan dengan militer, sikap HMI terhadap komunisme, tuntutan Negara Islam, dukungan terhadap rehabilitasi masyumi, penerimaan azas tunggal Pancasila, adaptasi rasionalitas pemikiran, dan lain-lain yang memberikan penilaian kemunduran terhadap HMI, Yahya Muhaimin dalam konggres HMI ke XX mengemukakan konsep tentang revitalisasi, reaktualisasi, refungsionalisasi, dan restrukturisasi organisasi. Anas Urbaningrum menjawabnya dengan pemberian wacana politik etis HMI. Yakni dengan langkah : Peningkatan visi HMI, intelektualisasi, penguasaan basis dan modernisasi organisasi.
Untuk pencapaian tujuan HMI perlu dipersiapkan kondisi yang tepat sebagai modal untuk merekayasa masa depan sesuai dengan 5 kualitas insan cita HMI. Tantangan yang dihadapi HMI dan masa depan bangsa Indonesia sangat komplek. Tetapi justeru akan menjadi peluang yang sangat baik untuk memperjuangkan cita-cita HMI sampai mencapai tujuan.

PENUTUP

Dengan mengetahui sejarah masa lampau dapat diketahui kebesaran dan semangat juang HMI. Hal tersebut merupakan tonggak bagi HMI untuk meneruskan perjuangan para pendahulunya pada masa kini dan menuju hari esok yang lebih baik. Mempelajari HMI tidak hanya cukup dengan mengikuti training formal. Mempelajari dan menghayati HMI harus dilakukan secara terus menerus tanpa batas kapan dan dimanapun. Dengan cara seperti itulah pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai HMI dapat dilakukan secata utuh dan benar.
Yakin usaha sampai bahagia hmi.

Selengkapnya..

LK II & SC HMI Cabang Ambon

PROJECT PROPOSAL
LATIHAN KADER II ( Intermediate Training ) & SENIOR COURSE (SC)
TINGKAT REGIONAL SE - INDONESIA TIMUR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG AMBON
PERIODE 2008 - 2009


A. DASAR PIKIR
Sepuluh tahun lalu kita terkena krisis perbankan dan nilai tukar rupiah yang Populer dengan nama KRISMON. Krisis yang tidak ditanggapi dengan resep yang benar ini melebar menjadi krisis ekonomi menyeluruh. Karena tidak cepat teratasi, maka krisis ini meluas ke krisis politik, bahkan ke krisis sosial seperti gangguan keamanan dan gangguan ketertiban, dan akhirnya menjadi krisis multidimensi. Begitu lamanya krisis, menjadikan sebagian kita bingung dan sebagian lagi hanya bisa pasrah. Pemerintah datang silih berganti, masing-masing mengklaim “sukses” mengatasi krisis, meski berbagai riset dan jajak pendapat jelas menunjukkan kehidupan rakyat semakin parah.
Walaupun Pemerintah menganggap krisis telah usai, tetapi bagi sebagian besar rakyat krisis belum selesai karena kehidupan ekonomi nyata semakin susah. Kemiskinan dan pengangguran memang nyata dan jelas terdapat dimana-mana, di perkotaan dan di pedesaan dengan segala akibat buruk dari kelaparan, gizi buruk, putus sekolah, bunuh diri, sampai bentrok sesama anak bangsa memperebutkan rezeki baik yang halal maupun haram. Sunguh ironis negeri yang sudah 63 tahun merdeka, besar penduduk dan luas wilayahnya serta kaya akan sumber daya alamnya ini masuk dalam bilangan Negeri miskin dan (maaf) sering menjadi olok-olokan bangsa lain. Hanya mereka yang mengambil keuntungan dan kesempatan dalam kesempitan ini yang selalu mengatakan We or You (Indonesia) or in right direction ” mereka ini bisa orang Indonesia (biasanya yang sedang berkuasa) atau pihak luar/ asing (biasanya yang sedang menjarah Indonesia)
Realitas ini membutuhkan perhatian serius untuk mendesain program yang solutif dalam penyelesaiannya. Dinamika pembangunan baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, idealnya diarahkan dalam domain pemberdayaan guna mendorong kreatifitas kerja masyarakat menuju kesejahteraan sosial yang kolektif. Program - program yang ditawarkan oleh Pemerintah tersebut sudah sangat baik adanya, namun realitas yang ada program tersebut tidak diamankan oleh seluruh pengambil kebijakan sampai pada tingkat Grass-root, tidak ada pengamanan, pembinaan dan juga tidak tepat pada sasarannya, ini terlihat jelas dengan masih adanya proses korupsi yang dilakukan pada program pemberdayaan tersebut. Kemudian penawaran dari beberapa daerah kepulauan yang notabene daerahnya didominasi oleh laut yakni dengan menawarkan Provinsi Kepulauan kepada Pemerintah pusat untuk kemudian memberikan legitimasi hukum untuk dilaksanakan daerah-daerah tersebut antara lain, Provinasi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Ini merupakan sebuah ikhtiar atau usaha yang dilakukan guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Seharusnya organisasi kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) yang merupakan Social Control harus selalu concern untuk dapat memberikan kontribusi dan mengkritisi kebijakan serta bermitra dengan Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai problem yang ada. Apalagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang merupakan anak kandung dari bangsa ini, yang lahir 2 tahun setelah Indonesia merdeka yakni pada tanggal 14 Rabiul Awwal 1366 H atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 M dan telah banyak memberikan bagian kontribusi kepada bangsa ini. Baik melalui konsep-konsep perubahan yang ditawarkan maupun distribusi kader pada semua segmentasi pengabdian pada bangsa ini, HMI yang sudah berumur sekitar 61 tahun, seharusnya lebih matang dan tetap menjaga posisinya serta selalu berada pada 3 pilar perjuangannya, yakni ke-Mahasiswaan, ke-Bangsaan, ke- ummatan. Realitas yang ada HMI tidak lagi bermain pada wilayah-wilayah perjuangan itu, namun kosentrasi HMI baik secara personal maupun institusi banyak diarahkan pada persoalan-persoalan politik praktis yang mengarah pada kepentingan – kepentingan sesaat. Apalagi dengan digulirnya proses pemilihan langsung yang saat ini tengah marak-maraknya hampir setiap saat dirasakan yakni PEMILUKADA membuat kader HMI semakin terjerumus dalam politik tersebut. Sehingga integritas lembaga saat ini kurang diperhatikan, baik oleh para konstituen yakni mahasiswa maupun oleh Pemerintah sebagai mitra.
Hal ini menjustifikasi bahwa telah terjadi distorsi pada nilai kejuangan kader HMI, orientasi dari pada kader HMI sudah tidak lagi pada orientasi pengabdian terhadap lembaga ini dan masyarakat pada umumnya, yang mana ending-nya juga mengabdikan diri kepada Allah SWT. Namun orientasi kader hari ini lebih disemangati dengan pendasaran pragmatis dan materialis. Padahal roh dari kejuangan HMI yang kemudian membedakan institusi ini dengan seluruh OKP lainnya yakni Nilai Dasar Perjuangan (NDP). Yang mana pada NDP tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai manusia memiliki 2 fungsi dalam kehidupan di dunia ini yakni yang pertama sebagai Khalifah (pemimpin) secara horizontal dan kedua sebagai Abdu (hamba) secara Vertikal. Artinya bahwa sebagai Khalifah kita dituntut agar dapat melihat, mendengarkan, merasakan dan melakukan sesuatu terhadap lingkungan sekitar kita, yang tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah tersebut. Kemudian kita sebagai Abdu, yakni hubungan kita dengan sang pencipta, bagaimana kita mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi sesuatu yang dilarangnya.
Hal ini membuat kosentrasi pada fungsi dan peran organisasi ini kemudian terabaikan. Padahal fungsi dari HMI adalah perkaderan, yakni bagaimana HMI mampu untuk menciptakan kader sebanyak-banyaknya dan tentunya di barengi dengan kualitas, kapasitas intelektualnya untuk kemudian siap-siap diorbitkan dan berperan aktif ditengah - tengah masyarakat. Sedangkan HMI memiliki peran sebagai organisasi perjuangan, yakni memperjuangkan nasib-nasib kaum tertindas/mustadha`fin tanpa mengharapkan sesuatu imbalan dari perjuangan itu, artinya apa yang dilakukan itu secara ikhlas dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang hanya semata- mata mengharapkan Ridho-Nya.
Olehnya itu, untuk itu mempertegas kembali nilai kejuangan kader yang mulai tertindas tadi serta menjaga dan memperhatikan integritas institusi ini, maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon melaksanakan Intermediate Training (LK-II) Tingkat Regional dan Senior Course (SC), guna menjawab semua tantangan dan problematika yang dihadapi baik secara internal organisasi maupun eksternal.

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama “ Intermediate Training” (Latihan Kader - II) dan Senior Course (SC) Tingkat Regional Se - Indonesia Timur 2008 dengan tema “MEMPERTEGAS FUNGSI DAN PERAN HMI UPAYA MENJAWAB PROBLEMATIKA UMMAT DAN BANGSA”

C. TUJUAN DAN TARGET
- Tujuan
a) Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi yang bernafaskan Islam dan Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

b) Mempertegas nilai kejuangan kader dan orientasi perjuangannya.
c) Menciptakan kader pemimpin yang amanah dan mampu untuk menjaga integritas lembaga.
- Target
a) Kader yang memiliki pemahaman yang kaffah terhadap nilai-nilai ke-Islaman kejuangan HMI
b) Kader sadar akan nilai-nilai kejuangannya serta orientasi Perjuangannya. Terciptanya kader yang kritis progresif,vVisioner dan Revolusioner yang beralakulQarimah.
D. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN
Adapun waktu dan tempat pendaftaran adalah :
Waktu : Sejak dikeluarkannya proposal kegiatan ini hingga 2 hari sebelum pelaksanaan Intermediate Training (LK-II) dan dan Senior Course (SC) dimulai dengan konfirmasi kehadiran (boleh via Telp/Fax/Email)
Tempat : Sekretariat HMI Cabang Ambon, Graha Insan Cita
Jln. Sultan Babulah
Contact Person Panitia (Sekretariat Kegiatan) :
Hasan Latarissa : 081343235601 (Ketua Panitia)
Mila Fatah : 085243023186 (Sekretaris Panitia)
Abu Angkotasan : 085243430274 (Koordinator SC)
Ilham Sipahutar : 085243118882 (Ketua Umum)

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni – 10 Juli 2008, yang bertempat di Aula Rektorat Universitas Patimura , Poka Ambon.

F. SISTEMATIKA PENILAIAN
Untuk mengetahui keberhasilan Peserta dalam mencapai tujuan dan target kegiatan dilakukan evaluasi yang didasarkan pada tiga aspek :
1. Kognitif, Penilaian yang didasarkan pada perilaku Peserta, dengan presentase penilaian 30 % dari total penilaian yang ada.
2. Afektif, Penilaian yang didasarkan pada aspek kemampuan alam berfikir (intelektualitas) Peserta, dengan presentase penilaian 40 % dari total penilaian.
3. Psikomotorik, Penilaian yang didasarkan pada aspek kemampuan spiritualitas peserta dan presentase penilaian 30 % dari total penilaian.
Adapun metode evaluasi dan penilaiannya terdiri dari :
1. Pre test, yaitu tes yang dilakukan sebelum pelaksaan training dan Senior Course dimulai, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar Peserta.
2. Mide Test, yaitu tes yang dilakukan dipertengahan training dan senior course, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keseriusan Peserta dalam mengikuti pelatihan.
3. Post test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelatihan ini bagi peserta.


Bahan uji ( Screening Calon Peserta ) :
1. Wawasan Ke-Islaman
2. Wawasan Ke-HMI-an/Ke-organisasi-an
3. Wawasan Ke-Bangsaan/Ke-Indonesia-an
4. Ke-Mahasiswa-an
5. Nilai Dasar Perjuangan (NDP)
6. Makalah.
Predikat kelulusan Peserta adalah :
1. 0 - 99 : Tidak lulus
2. 100 – 199 : Lulus
3. 200 – 299 : Memuaskan
4. 300 – 399 : Sangat Memuaskan
5. 400 – 500 : Istimewa


G. METODE TRAINING
1. Pre test, Mide test dan Post test
2. Ceramah & Dialog Curah Pendapat
3. Seminar
4. Presentasi Makalah
5. Aktifitas Sosial


H. PESERTA KEGIATAN
Peserta Kegiatan Intermediate Training (LK-II) dan Senior Course (SC) Tingkat Regional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon Periode 2008-2009 berasal dari utusan-utusan Cabang Se-Indonesia Timur yang memenuhi persyaratan peserta sebagaimana terlampir.

I. PENYELENGGARA KEGIATAN & KEPANITIAAN
Organisasi kerja Intermediate Training (LK-II) dan Senior Course (SC) Regional Se-Indonesia Timur (Se-ITIM) 2008 terdiri dari Tim Pemandu (MOT) yang bertanggung jawab pada proses Pelatihan, Steering Comitte (SC) yang bertindak sebagai Panitia Pengarah, serta Organizing Comitte (OC) bertindak sebagai Panitia Pelaksana. Pelakasana LK-II & Senior Course Tingkat Regional Indonesia Timur HMI Cabang Ambon dengan susunan sebagaimana terlampir.

J. ANGGARAN BIAYA DAN SUMBER DANA
Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan Intermediate Training (LK-II) dan Senior Course (SC) Tingkat Regional Indonesia Timur HMI Cabang Ambon Periode 2008 - 2009 adalah sebesar Rp. 205.834.500,- dengan RAB sebagaimana terlampir.
Rencana Sumber Pendapatan Dana :
1. Uang kas HMI Cabang Ambon
2. Uang Pendaftaran Peserta
3. Sumbangan dari Donatur baik Pemerintah maupun Swasta.
4. Sponsorship atau usaha lain yang tidak mengikat.


K. PENUTUP
Demikianlah Proposal ini kami buat, dalam kerangka menyukseskan dan memperjelas acara ini serta bagi konsideran akan kegiatan ini, tak lupa Proposal ini disampaikan kepada semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut, Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan magfirah-Nya kepada kita semuanya, Amin…
Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

PANITIA PELAKSANA
Intermediate Training (LK-II) &
Senior Course (SC) SE - ITIM 2008
HMI CABANG AMBON




HASAN LATARISSA MILA F. FATTAH
KETUA SEKRETARIS


MENGETAHUI:
Pengurus HMI Cabang Ambon
Periode 2008 - 2009




AHMAD ILHAM SIPAHUTAR
Ketua Umum

Selengkapnya..

Press Release

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG AMBON
Atas Permasalahan Konflik Saleman – Horalle, Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum, Wr, Wb,

Ambon (8/05) Konflik horizontal Ambon dan Maluku pada umumnya telah membuat seluruh pranata sosial pun ikut ambruk, termasuk penghargaan masyarakat atas nilai – nilai adat-istiadat maupun local wisdom Negeri – Nageri di daerah ini. Akhirnya pertikaian/ konflik dari waktu ke waktu dijadikan dosa turunan secara turun temurun tanpa ada spirite ataupun komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder masyarakatnya untuk mengakhiri dan menyelesaikannya. Hampir semua negeri – negeri yang bertikai mulai dari Hitulama – Hitumessing, Mamala – Morela, Ureng – Negeri Lima (Negeri Muslim dengan Muslim) dan Liang – Waai, Hualoi-Latu-Seriholo, Aryate-La`ala, Tehoru – Haya, Horalle - Saleman (Negeri Muslim dengan Kristen) serta tidak bisa diselesaikan sampai hari ini.

Untuk itu mungkin, butuh dukungan kalangan akademisi Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian yang berguna bagi penyelesaian konflik ini secara abadi, disamping harus ada gerakan kampanye proses asimilasi (membolehkan perkawinan antar warga Negeri yang bertikai) dan peranan tokoh agama, masyarakat dan pemuda dalam membangun komunikasi secara intens. Menyangkut Saleman Horalle, Para tokoh agama Maluku yang difasilitasi Kakanwil Agama Maluku, Muhammad Pelupessy, beberapa waktu memastikan warga Desa Saleman - Horale, Kecamatan Seram Utara (Maluku Tengah) kembali hidup berdampingan dengan rukun, menyusul pertikaian 10 Juli 2006 lalu yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 3 lainnya luka berat/ ringan. Ketua MUI Maluku, Idrus Toekan, Sekretaris BPH Sinode GPM, Uskup Diosis Amboina, Mgr. PC Mandagi, mengemukakan, bersama Kakanwil Agama Maluku ikut meninjau sekaligus mengamati langsung jalinan interaksi warga kedua desa tetangga yang awal pertikaian dipicu penebangan ratusan tanaman produktif untuk kepentingan penanaman jati emas proyek Dinas Kehutanan Pemkab. Maluku Tengah.
Selain itu, sudah ada perjanjian damai maupun pernyataan kesepakatan antara tokoh masyarakat dan adat dua desa tetangga disaksikan Bupati Maluku Tengah, Ir Abdullah Tuasikal dan Kapolres setempat, AKBP Herman Agus Purnomo.
Berdasarkan catatan, pertikaian antar desa tersebut mengakibatkan Malwan Makatitta (30) meninggal serta Ikram Alohit (28), Alamin Makatitta (43) dan Ausar Ose (33) luka berat/ ringan, disamping 10 rumah penduduk maupun masing-masing satu mobil Kijang dan sepeda motor, 2 speedboat, 10 ton cengkih, 25 drum solar serta uang tunai Rp 25 juta terbakar.
Setidaknya ada lima buah kesepakatan damai yang difasilitasi Bupati Maluku Tengah, Ir Abdulah Tuasikal, M.Si dan Kapolres Maluku Tengah Drs H Herman Agus Purnomo yang berlangsung di Kantor Bupati Malteng, itu berhasil mereka cetuskan.
Kelima poin kesepakatan itu adalah : Pertama, kedua warga desa tersebut mengaku menyesal atas bentrokan yang berujung maut serta kerugian sejumlah fasilitas berupa rumah, mobil dan lain-lain. Kedua, mereka sepakat untuk berdamai agar aktivitas kedua negeri berjalan lancar. Ketiga, mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memproses hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Keempat, semua wilayah atau dusun ataupun daerah yang disengketakan kedua negeri (Horale-Saleman) disepakati untuk diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan untuk menentukan status hukum dari wilayah atau daerah tersebut, serta menghormati keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang status wilayah tersebut. Kelima, sejak kesepakatan ini ditandatangani, tidak diperkenankan adanya aktivitas penanaman baru jati mas pada daerah atau lokasi yang disengketakan oleh kedua negeri termasuk perluasan areal baru kecuali ada kesepakatan antar kedua pemerintah negeri, makanya perlu dibentuk tim sosialsasi dengan melibatkan instansi terkait.
Setelah itu Pemerintah Provinsi Maluku juga melakukan kunjungan dan berjanji akan mengganti rugi sejumlah rumah Warga Dusun Saka Desa Saleman Kecamatan Wahai Kabupaten Maluku Tengah yang disampaikan oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur Maluku saat mengunjungi tempat lokasi antara Desa Horale dan Dusun Saka Juli 2006 lalu, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. Dalam kunjungan tersebut baik Gubernur Karel Albert Ralahalu maupun Wakil Gubernur Memet Latukonsina berjanji untuk menggantikan seluruh kerugian material yang diderita, sementara Pemerintah Kabupaten menangani persoalan rumah warga yang rusak, dimana warga dihimbau untuk menginventarisir besaran kerugian yang diderita dan dimasukan kepada Pemerintah kabupaten untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Provinsi, namun saat warga Saleman memasukan daftar kerugian kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, oleh Pemerintah setempat dimentahkan dan diusulkan untuk menagihnya ke Pemerintah Provinsi Maluku, juga sampai hari ini tidak terealisasi dengan baik.
Untuk itu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon menilai MoU antara Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten dengan Masyarakat Saleman belum terealisasi dengan baik dan meminta semua pihak untuk dapat menahan diri dan membiarkan proses penyidikan aparat kepolisian sampai proses penindakan hukum tanpa ada tekanan ataupun intervensi dari pihak lain, bukan sebaliknya melakukan langkah justifikasi terhadap permasalahan konflik Negeri Saleman – Horalle. Dalam bahasa hukumnya, peristiwa hukum terjadi karena hak & kewajiban serta sebab-akibatnya, dimana kemudian tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. HMI Cabang Ambon juga melihat tidak indikasi gerakan teroris dalam konteks konflik Saleman – Horalle. Berdasarkan hasil investigasi kawan-kawan HMI, didapatkan informasi bahwa : warga Horalle selalu mengambil hasil – hasil bumi warga Saleman, diantaranya Kelapa, Coklat dan termasuk penebangan hasil hutan, pelarangan melaut dan ancaman demi ancaman yang ditujukan kepada warga Saleman, sampai kepada pengusiran dan pengancaman Bapak Raja Saleman dari Saka saat penurunan semen buat pengerjaan Talud di Saleman, ditambah hal – hal kecil yang selalu mendiskreditkan warga Saleman yang berlangsung secara terus – menerus, sehingga kesabaran itu mencapai pucak kemarahan warga Saleman dengan penyerangan Horalle. Pernyataan Kapolda Maluku di Media lokal tentang motif utama penyerangan Negeri Horalle oleh warga Saleman ada keterlibatan pihak ketiga, dimana menurut keyakinannya katanya sisa – sisa jaringan Teroris adalah sebuah hipotesa sementara yang belum bisa dibuktikan, dimana belum bisa dijadikan fakta hukum. Dan yang lebih parah lagi, disamakan dengan Kasus La`ala – Aryate, seorang Brigjen (Pol) Muhammad Guntur Ariyadi jangan membuat masyarakat semakin bingung dengan statementnya tersebut bisa menjadi semakin tingginya saling kecurigaan diantara masyarakat, dan memancing solidaritas yang lebih besar, jadi beliau sebagai Kapolda Maluku bisa secara arif, bijak dan bertanggungjawab dalam mengeluarkan release di media – media didaerah ini.
Menurut kami jelaslah semua ini murni kepada sengketa batas tapal tanah yang notabene adalah hak milik ulayat Negeri Saleman dari leluhur nenek moyangnya, untuk itu Pemda Maluku maupun Pemkab Malteng harus secepat mungkin memediasinya, bukannya sibuk mengurusi ambisi Politiknya, kemudian meninggalkan kewajibannya sebagai pejabat public yang harus melihat kebutuhan masyarakatnya.
HMI Cabang Ambon juga meminta Bapak Kapolda Maluku untuk mengklarifikasi statemen beberapa waktu yang lalu tentang keterlibatan gerakan teroris pada konflik warga Saleman – Horalle, dan kedepannya menghindari label – label Teroris, dimana masyarakat muslim Maluku trauma dan terdiskreditkan dengan pelabelan – pelabelan tersebut, dimana setiap ada peristiwa didaerah Muslim selalu dihubungkan dengan gerakan Teroris. Dan HMI Cabang Ambon meminta aparat keamanan untuk segera membuktikan dan menangkap Teroris dan RMS jika terindikasi masih ada didaerah ini, jangan kemudian Teroris dan RMS selalu menjadi kambing hitam ketidakmampuan aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi – potensi konflik didaerah ini.
HMI Cabang Ambon juga mengharapkan Pemerintah Daerah Maluku untuk bertanggungjawab terhadap penyelesaian konflik Saleman – Horalle secara serius, segudang janji – janji politik yang diberikan saat melakukan safari/ roadshow kedaerah – daerah juga berpotensi menjadi konflik – konflik baru. Untuk itu, DPRD Maluku harus aktif melakukan pengawasan terhadap bantuan – bantuan yang diberikan diluar RAPBD yang telah ditetapkan. Karena jika tidak, penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan kebijakan berpotensi menjadi ladang KKN yang merugikan daerah ini kedepannya. Disamping itu, HMI Cabang Ambon mengharapkan semua pihak untuk tidak memanfaatkan isu Saleman – Horalle menjadi komoditas Politik, khususnya Maluku yang akan menghadapi Pesta Demokrasi Pemilukada secara langsung untuk pertama kalinya.
Perdamaian adalah keharusan yang mutlak untuk melanjutkan kehidupan yang sejati. Kehidupan sejati tidak akan ada tanpa perdamaian, yang ada hanyalah kepura-puraan, kemunafikan, tipu-muslihat, menipu diri sendiri, menipu ummat manusia dan menipu sejarah kehidupan sejati. Penyelesaian masalah Saleman – Horalle harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggiungjawab, kebersamaan dan sebagaimana yang diisyaratkan filosofis orang Maluku ”ale rasa beta rasa”, ”cubit dikulit rasa daging”, tidak bisa dengan melihat hitam putihnya saja, karena tidak ada yang menjamin akan tidak terjadi penyerangan balasan Horalle ke Saleman nantinya dikemudian hari.

Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum, Wr, Wb,

Waiheru, 07 Rajab 1429 H
08 M ei 2008 M

P E N G U R U S
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG AMBON
PERIODE 2008 - 2009



AHMAD ILHAM SIPAHUTAR
KETUA UMUM Selengkapnya..